Analisis Kapasitas Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah: Studi Deskriptif Pemerintah Daerah di Provinsi Bali

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas fiskal dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bali sertaketerkaitannya dengan arah pembangunan daerah yang diukur melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kapasitas fiskal menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019–2023 yang telah diaudit oleh BPK RI.Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas yang signifikan dalam kemandirian fiskal antar daerah, dengan rasio tertinggi mencapai 409,67% dan terendah hanya 15,56%. Pola hubungan keuangan daerah dengan pemerintah pusat juga bervariasi, mulai dari instruktif (sangat bergantung) hingga delegatif (sudah mandiri). Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkisar antara 74,18% hingga 114,95%, menunjukkan tingkat efektivitas yang tidak merata. Sebanyak enam daerah dikategorikan tidak efisien dalam belanja daerah, meskipun beberapa di antaranya memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi. Rasio belanja terhadap PDRB sebagian besar berada di bawah rata-rata provinsi, menandakan kontribusi fiskal daerah terhadap perekonomian masih terbatas. Belanja non-pegawai per penduduk yang efisien cenderung memberikan dampak positif terhadap peningkatan IPM, sedangkan belanja besar tidak selalu menghasilkan peningkatan kesejahteraan.Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi belanja daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan